logo

PENGUMUMAN

Pendaftaran perkara hanya dilakukan secara online melalui mekanisme e-Court
PENGUMUMAN

Selamat & Sukses

atas dilantiknya Dr. H. ADI SAMSAN NGANRO., SH., M.H. Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial. Semoga dimudahkan dalam melaksanakan tugas dan menambah kejayaan lingkungan Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung pada Umumnya
Selamat & Sukses

Zona Integritas

Selamat Datang di Pengadilan Agama Soreang. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Zona Integritas

Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Video layanan dan tata cara berperkara di Pengadilan Agama Soreang bagi pengandang disablitas
Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
e-Court

Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Gugatan Mandiri

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

banner1 Big

banner2 small  

Gugatan Mandiri

 

Penelusuran

Jadwal Sidang

E-Court

Informasi Pengaduan 

banner3 small

Ditulis oleh Admin. Dilihat: 1449

Sejarah Pengadilan Agama Soreang

Pimpinan dan Hakim PA Soreang saat berpose di halaman depan gedung Pengadilan Agama Soreang usai upacara HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020 

Pengadilan Agama Soreang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang di dalamnya disebut salah satunya adalah pembentukan Pengadilan Agama Soreang.

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Tahun 2016 mengenai pembentukan 85 Pengadilan Baru di lingkungan Mahkamah Agung RI, yang terdiri dari 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, 3 Mahkamah Syar’iyah dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Pengadilan Baru tersebut bertujuan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Soreang bersama dengan Pengadilan Baru lainnya, diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Dalam siaran pers, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa peresmian operasionalisasi  85 Pengadilan Baru Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice).

Pengadilan Agama Soreang pada prinsipnya merupakan pengadilan agama untuk wilayah kabupaten Bandung. Dalam sejarahnya, Kabupaten Bandung sendiri sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Dalam beberapa sumber, kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M, menjabat sebagai Bupati Pertama pada waktu itu adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dulu, wilayah kabupaten Bandung mencakup keseluruhan wilayah Bandung Raya, meliputi kota Bandung sendiri, kabupaten Bandung, Cimahi dan sekitarnya dengan ibukota pertama di Dayeuhkolot. Baru pada tahun 1906 Kota Bandung resmi menjadi Kotamadya (gemeente). Selanjutnya di tahun 1976 tepatnya tanggal 29 Januari 1976, kecamatan Cimahi (yang sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Bandung) ditetapkan sebagai kota administratif, hingga kemudian ditetapkan pula sebagai kota otonom pada tanggal 21 Juni 2001. Dengan kata lain, Cimahi telah keluar dari wilayah kabupaten Bandung sejak tahun 2001 seiring kota Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom tersendiri yang mandiri.

Selanjutnya, di tahun 2007, kabupaten Bandung kembali mengalami dinamika perkembangan dan pemekaran wilayah. Setelah sebelumnya wilayah utara Kabupaten Bandung (Cimahi) menjadi kota otonom, kali ini wilayah Barat Kabupaten Bandung (Ngamprah) berjuang untuk menjadi daerah otonom pula yang terpisah dari kabupaten Bandung. Akhirnya pada tahun 2007, Kabupaten Bandung Barat Resmi menjadi daerah otonom lewat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Kini tinggallah Kabupaten Bandung itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Termasuk yang tersisa dari segala dinamika pemekaran wilayah ini adalah sebuah gedung besar dengan empat pilar di mukanya, berdiri gagah di tengah persawahan yang terletak di Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang. Gedung ini semula bernama Pengadilan Agama Cimahi, lalu berganti nama menjadi Pengadilan Agama Soreang.

Lebih lanjut mengenai Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Bandung dapat dilihat di PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG sebuah Rekonstruksi Historis

Pengadilan Agama Cimahi daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dan peresmian operasionalisi 85 Pengadilan Baru se Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018, nomenklatur Pengadilan Agama Cimahi diubah menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi berikut klasifikasi kelasnya. Sementara Pengadilan Agama Soreang yang sedianya merupakan pengadilan agama Kabupaten Bandung, dinyatakan sebagai pengadilan agama baru dengan klasifikasi kelas II. 

Situasi ini ternyata berbeda dari fakta yang tampak di lapangan. Banyak keadaan tak biasa (anomali) yang terjadi pada diri PA Soreang. Pertama, PA Soreang ternyata berada dalam kategori I dalam klasifikasi dan kategorisasi yang dibuat Ditjen Badilag pada Rapor SIPP. Pengadilan Agama Soreang masuk sebagai Pengadilan Agama besar dengan jumlah perkara di atas 5000. Ada 15 Pengadilan Agama lainnya yang masuk dalam kategori iniKedua, bukan sekadar  berperkara di atas 5000, PA. Soreang rupanya bahkan merupakan Pengadilan Agama dengan beban perkara paling banyak seperti terlihat dalam rapor SIPP beberapa bulan terakhir. Itu berarti, dari 412 Pengadilan Agama di Indonesia, PA Soreang merupakan Pengadilan Agama paling sibuk, paling banyak menerima perkara, paling banyak beban penyelesaian perkaranya, dan tidak berlebihan, dari sudut pandang ini, PA Soreang adalah Pengadilan Agama Terbesar di Indonesia saat ini, bahkan mungkin selamanya jika tidak ada pemekaran wilayah lagi di Kabupaten Bandung.

Agama Soreang berkedudukan di Soreang, daerah hukumnya  meliputi wilayah kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai kompetensi relative Pengadilan Agama Soreang. Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 270 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km²

Pengadilan Agama Soreang hadir untuk mewujudkan kemudahan bagi pencari keadilan dalam mengakses hukum dan keadilan serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat kabupaten Bandung demi tercapainya penyelesaian perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Soreang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi absolut pengadilan agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soreang adalah sengketa perdata di bidang :

1. Perkawinan.
  Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’at Islam, antara lain:
  1. Ijin beristri lebih dari seorang (poligami);
  2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi oreang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. Dispensasi kawin;
  4. Pencegahan perkawinan;
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  6. Pembatalan perkawinan;
  7. Gugatan kelalauan atas kewajiban suami atau isteri;
  8. Perceraian karena talak;
  9. Gugatan perceraian;
  10. Penyelesian harta bersama;
  11. Penguasaan anak-anak;
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya;
  13. Penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. Pencabutan kekuasaan wali;
  17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  20. Penetapan asal usul seorang anak;
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
    Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:
  23. Penetapan Wali Adlal;
  24. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.
2. Waris
  Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
3. Wasiat
  Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
4. Hibah
  Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
5. Wakaf
  Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.
6. Zakat
  Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Infaq
  Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.
8. Shodaqoh
  Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah  Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.
9. Ekonomi Syari`ah
  Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :
  1. Bank syari’ah;
  2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
  3. Asuransi syari’ah;
  4. Reksa dana syari’ah;
  5. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
  6. Sekuritas syari’ah;
  7. Pembiayaan syari’ah;
  8. Pegadaian syari’ah;
  9. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
  10. Bisnis syari’ah.

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Soreang

Jl. Raya Soreang KM. 16 Pamekaran, Kec. Soreang. Kabupaten Bandung. Jawa Barat 40912

Telepon : (022) 5894106

Email    : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi