logo

Written by Admin. Hits: 806

Sejarah Pengadilan Agama Soreang

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pengadilan Agama Soreang dibentuk oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama yang di dalamnya disebut salah satunya adalah pembentukan Pengadilan Agama Soreang.

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Tahun 2016 mengenai pembentukan 85 Pengadilan Baru di lingkungan Mahkamah Agung RI, yang terdiri dari 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, 3 Mahkamah Syar’iyah dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Pengadilan Baru tersebut bertujuan dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Soreang bersama dengan Pengadilan Baru lainnya, diresmikan operasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Dalam siaran pers, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa peresmian operasionalisasi  85 Pengadilan Baru Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (Access to Justice).

Pengadilan Agama Soreang adalah pemekaran dari Pengadilan Agama Cimahi. Dimana Pengadilan Agama Cimahi daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dan peresmian operasionalisi 85 Pengadilan Baru se Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018, Pengadilan Agama Cimahi dipecah menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi, Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngmprah.

Pengadilan Agama Soreang berkedudukan di Soreang, daerah hukumnya  meliputi wilayah kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sebagai kompetensi relative Pengadilan Agama Soreang. Kabupaten Bandung terdiri dari 31 Kecamatan, 10 Kelurahan, dan 270 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km²

Pengadilan Agama Soreang hadir untuk mewujudkan kemudahan bagi pencari keadilan dalam mengakses hukum dan keadilan serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat kabupaten Bandung demi tercapainya penyelesaian perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Soreang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam yang diajukan sesuai dengan kompetensi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi absolut pengadilan agama yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soreang adalah sengketa perdata di bidang :

1. Perkawinan.
  Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’at Islam, antara lain:
  1. Ijin beristri lebih dari seorang (poligami);
  2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi oreang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. Dispensasi kawin;
  4. Pencegahan perkawinan;
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  6. Pembatalan perkawinan;
  7. Gugatan kelalauan atas kewajiban suami atau isteri;
  8. Perceraian karena talak;
  9. Gugatan perceraian;
  10. Penyelesian harta bersama;
  11. Penguasaan anak-anak;
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya;
  13. Penentuan kewajiban memberi biaya peng-hidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
  15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  16. Pencabutan kekuasaan wali;
  17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
  19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  20. Penetapan asal usul seorang anak;
  21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
    Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:
  23. Penetapan Wali Adlal;
  24. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.
2. Waris
  Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
3. Wasiat
  Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
4. Hibah
  Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
5. Wakaf
  Yang dimaksud dengan “wakaf’ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.
6. Zakat
  Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Infaq
  Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.
8. Shodaqoh
  Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah  Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.
9. Ekonomi Syari`ah
  Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :
  1. Bank syari’ah;
  2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
  3. Asuransi syari’ah;
  4. Reksa dana syari’ah;
  5. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
  6. Sekuritas syari’ah;
  7. Pembiayaan syari’ah;
  8. Pegadaian syari’ah;
  9. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
  10. Bisnis syari’ah.

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Soreang

Jl. Raya Soreang KM. 16 Pamekaran, Kec. Soreang. Kabupaten Bandung. Jawa Barat 40912

Telepon : (022) 5894106

Email    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi