logo

PENGUMUMAN

Pendaftaran perkara hanya dilakukan secara online melalui mekanisme e-Court
PENGUMUMAN

Selamat & Sukses

atas dilantiknya Dr. H. HASBI HASAN., M.H Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga dimudahkan dalam melaksanakan tugas dan menambah kejayaan lingkungan Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung pada Umumnya
Selamat & Sukses

Zona Integritas

Selamat Datang di Pengadilan Agama Soreang. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Zona Integritas

Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Video layanan dan tata cara berperkara di Pengadilan Agama Soreang bagi pengandang disablitas
Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
e-Court

Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Gugatan Mandiri

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

banner1 Big

banner2 small  

Gugatan Mandiri

 

Penelusuran

Jadwal Sidang

E-Court

Informasi Pengaduan 

banner3 small

Ditulis oleh Admin. Dilihat: 632

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
    1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
    2. Pimpinan Bank Indonesia;
    3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
    4. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    5. Jaksa;
    6. Penyidik;
    7. Panitera Pengadilan; dan
    8. Selain jabatan-jabatan di atas, maka jabatan-jabatan berikut ini juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu:
      1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
      2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
      3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
      4. Pemeriksa Pajak;
      5. Auditor;
      6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
      7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
      8. Pejabat pembuat regulasi
      9. Pejabat-pajabat lainnya yang diiwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi di lingkungannya masing-masing
      10. Kandidat atau Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan perintah undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

Laporan LHKPN 2020 PEGAWAI PENGADILAN AGAMA SOREANG yang wajib lapor sebagai berikut :

 No.

Nama

Jabatan

LHKPN

1 H. Mahrus., Lc., M.H. Ketua  brcode
2 Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M. Wakil Ketua Bcodewakanasich
3 Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. Hakim bcodenur
4 Anwar, Lc. Hakim bcodeanwar
5 Agus Firman, S.H.I Hakim bcodeagus
6 Muhammad Khadafi Bashori, S.H.I Hakim bcodekhadafi
7 Suharja, S.Ag., M.H. Hakim bcodesuharja
8 Kamil Amrulloh, S.H.I Hakim bcodekamil
9 H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. Hakim bcodeadi
10 Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I Hakim bcodeelfid
11 Erfani, S.H.I., M.E.Sy. Hakim Bcodeerfani
11 Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I Hakim Bcodemustofa
12 Faisal Amri, S.H.I., M.H. Hakim Bcodefaisalamri
13 Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. Hakim Bcodesukahatawakano
14 Noor Faiz, S.H.I., M.H. Hakim Bcodenoorfaiz
15 Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. Hakim Bcodemahar
16 Hasan Ashari, S.H.I. Hakim Bcodehasanashari
17 Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. Hakim Bcodeabdgani
18 Hary Candra, S.H.I. Hakim Bcodeharichandra
19 Maman Suherman, S.Ag., M.H. Panitera bcodemaman
20 Yamin Mubarok, S.H.I Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran bcodeyamin
21 Sofia Anniswati, S.Si Pejabat Pembuat Komitmen bcodesofia
22 Asep Dadan Hermawan, S.H. Panitera Muda Bcodeasepdadan
23 Mahmudin, S.H.I Panitera Muda Bcodemahmudin
24 Yeni Elawati, S.Ag Panitera Muda  
25 Zainal Abidin, S.H. Panitera Pengganti  
26 Alfath Ibrahim, S.Sy Panitera Pengganti Bcodealfath
27 Nina Kristinawati, S.H. Panitera Pengganti bcodenina
28 Soleh Nurdin, S.H. Panitera Pengganti bcodesoleh
29 Hikmatulloh, S.H.I Panitera Pengganti Bcodehikmatulloh
30 Masyudi, S.H. Panitera Pengganti Bcodemasyudi
31 Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. Panitera Pengganti Bcodeidafajriah
32 Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom Panitera Pengganti Bcoderani
33 Utami Nurwullan, S.H. Panitera Pengganti Bcodeutami
34 Yenni, S.Sy Panitera Pengganti Bcodeyenni
35 Endang Kanawijaya, S.H. Panitera Pengganti  

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Soreang

Jl. Raya Soreang KM. 16 Pamekaran, Kec. Soreang. Kabupaten Bandung. Jawa Barat 40912

Telepon : (022) 5894106

Email    : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi