logo

PENGUMUMAN

Pendaftaran perkara hanya dilakukan secara online melalui mekanisme e-Court
PENGUMUMAN

Selamat & Sukses

atas dilantiknya Dr. H. ADI SAMSAN NGANRO., SH., M.H. Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial. Semoga dimudahkan dalam melaksanakan tugas dan menambah kejayaan lingkungan Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung pada Umumnya
Selamat & Sukses

Zona Integritas

Selamat Datang di Pengadilan Agama Soreang. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Zona Integritas

Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Video layanan dan tata cara berperkara di Pengadilan Agama Soreang bagi pengandang disablitas
Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
e-Court

Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Gugatan Mandiri

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

banner1 Big

banner2 small  

Gugatan Mandiri

 

Penelusuran

Jadwal Sidang

E-Court

Informasi Pengaduan 

banner3 small

Ditulis oleh Admin. Dilihat: 832

Kategorisasi Informasi

Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 yaitu sebagai berikut :

1. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA
2. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA YANG SETIAP SAAT DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK
3. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN / DIRAHASIAKAN


INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu :

A. PROFIL DAN PELAYANAN DASAR PENGADILAN :

Profil Pengadilan (struktur organisasi, alamat/telepon/faksimili dan alamat situs, LHKPN Hakim / Panitera yang telah diverivikasi KPK, dll)
Prosedur beracara di Pengadilan;
Biaya penyelesaian perkara dan biaya hak kepaniteraan lain;
Agenda sidang;

B. INFORMASI TERKAIT HAK MASYARAKAT:

Hak masyarakat (hak bantuan hukum, biaya perkara cuma-cuma, dll)
Prosedur pengaduan dugaan pelanggaran Hakim/Pegawai dan hak-hak pelapor).

C. INFORMASI PROGRAM KERJA, KEGIATAN, KEUANGAN DAN KINERJA PENGADILAN :

Ringkasan program/kegiatan Pengadilan (missal nama kegiatan, target, capaian, DIPA, dokumen negara lainnya, dll);
Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
Ringkasan Laporan laporan keuangan (termasuk rencana dan laporan realisasi anggaran).

D. INFORMASI PROGRAM KERJA, KEGIATAN, KEUANGAN DAN KINERJA PENGADILAN :

Ringkasan laporan akses informasi (misal jumlah permohonan informasi yang diterima dan ditolak serta alasan penolakan)

E. INFORMASI LAIN :

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan. Untuk Mahkamah Agung ada beberapa informasi lain yang wajib diumumkan :

Informasi tentang Penerimaan Calon Hakim dan Pegawai;
Peraturan Mahkamah Agung;
Putusan .
Putusan Laporan Tahunan.


INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA YANG SETIAP SAAT DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK

Jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi :

A. UMUM :
Daftar Informasi Publik (DIP), sekurang-kurangnya memuat :

Nomor;
Ringkasan Isi Informasi;
Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
Penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi;
Waktu dan tempat pembuatan informasi;Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

B. INFORMASI TENTANG PERKARA DAN PERSIDANGAN :

Seluruh Putusan dan Penetepan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi);
Buku register Perkara;
Data statistik perkara;
Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
Laporan penggunaan biaya perkara.

C. INFORMASI TENTANG PENGAWASAN DAN PENDISIPLINAN :

Statistik pelanggaran Hakim / Pegawai;
Statistik penjatuhan hukuman disiplin;
Inisial nama Hakim / Pegawai yang dijatuhi hukuman;
Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

D. INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEBIJAKAN DAN HASIL PENELITIAN :

Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung;
Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung;
Hasil penelitian yang dilakukan.

E. INFORMASI ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN :

Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan;
Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan;
Profil Hakim dan Pegawai (Nama, riwayat pekerjaan / pendidikan dll);
Data statistik kepegawaian;[/li][li]Anggaran Pengadilan dan laporan keuangannya;
Surat menyurat pimpinan/pejabat Pengadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

F. INFORMASI LAIN :

Calon Hakim/Pegawai dapat meminta informasi hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan Hakim/Pegawai;
Pihak berperkara/kuasanya dapat meminta informasi Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang diajukan dalam sidang;
Informasi lain yang dinyatakan terbuka dalam putusan Komisi Informasi atau putusan Pengadilan yang telah inkrach.


INFORMASI YANG DIKECUALIKAN / DIRAHASIAKAN

Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
DP3/evaluasi kinerja individu hakim/pegawai;
Identitas pelapor dugaan pelanggaran hakim/pegawai;
Identitas Hakim/Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
Catatan dan dokumen proses mediasi di Pengadilan;
Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu;
Seluruh / bagian tertentu dari informasi lain yang tidak disebutkan secara tegas sebagai informasi yang wajib diumumkan atau dapat diakses publik, yang jika dibuka (setelah melalui proses uji konsekuensi), dianggap akan membawa konsekuensi negatif sebagai berikut:
Menghambat proses penegakan hukum;
Menggangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat;
Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
Mengungkapan kekayaan alam Indonesia;
Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
Mengungkap rahasia pribadi;
Merugikan secara serius proses penyusunan kebijakan (khusus permintaan informasi berupa memo atau surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang sifatnya dirahasiakan;
Melanggar Undang-undang (yakni dalam hal undang-undang tertentu secara tegas menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi rahasia).

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Soreang

Jl. Raya Soreang KM. 16 Pamekaran, Kec. Soreang. Kabupaten Bandung. Jawa Barat 40912

Telepon : (022) 5894106

Email    : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi