logo

PENGUMUMAN

Pendaftaran perkara hanya dilakukan secara online melalui mekanisme e-Court
PENGUMUMAN

Selamat & Sukses

atas dilantiknya Dr. H. ADI SAMSAN NGANRO., SH., M.H. Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial. Semoga dimudahkan dalam melaksanakan tugas dan menambah kejayaan lingkungan Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung pada Umumnya
Selamat & Sukses

Zona Integritas

Selamat Datang di Pengadilan Agama Soreang. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Zona Integritas

Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Video layanan dan tata cara berperkara di Pengadilan Agama Soreang bagi pengandang disablitas
Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
e-Court

Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Gugatan Mandiri

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

banner1 Big

banner2 small  

Gugatan Mandiri

 

Penelusuran

Jadwal Sidang

E-Court

Informasi Pengaduan 

banner3 small

Ditulis oleh Admin. Dilihat: 576

Hak Pemohon Informasi

A. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:
  1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat :
    Menghambat proses penegakan hukum;
    - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
    - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
    - Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
    - Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
    - Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
    - Mengungkap rahasia pribadi;
    - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
    - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
  2. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
B.  Pastikan Pemohon mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi / pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Apabila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Pemohon Informasi kurang lengkap.
C. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
D. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
E. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Soreang

Jl. Raya Soreang KM. 16 Pamekaran, Kec. Soreang. Kabupaten Bandung. Jawa Barat 40912

Telepon : (022) 5894106

Email    : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi