logo

PENGUMUMAN

Pendaftaran perkara hanya dilakukan secara online melalui mekanisme e-Court
PENGUMUMAN

Selamat & Sukses

atas dilantiknya Dr. H. HASBI HASAN., M.H Sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga dimudahkan dalam melaksanakan tugas dan menambah kejayaan lingkungan Peradilan Agama khususnya dan Mahkamah Agung pada Umumnya
Selamat & Sukses

Zona Integritas

Selamat Datang di Pengadilan Agama Soreang. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Zona Integritas

Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Video layanan dan tata cara berperkara di Pengadilan Agama Soreang bagi pengandang disablitas
Layanan Berperkara bagi Disabilitas

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.
e-Court

Gugatan Mandiri

Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan, Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.
Gugatan Mandiri

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

banner1 Big

banner2 small  

Gugatan Mandiri

 

Penelusuran

Jadwal Sidang

E-Court

Informasi Pengaduan 

banner3 small

Ditulis oleh Admin. Dilihat: 403

Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama
(Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006)

 

1. Perkawinan                                                                                                                                                                                      
  a. Izin beristeri lebih dari seorang;                                                                                                                                          
  b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  c. Dispensasi Kawin;
  d. Pencegahan Perkawinan;
  e. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  f. Pembatalan Perkawinan;
  g. Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami dan Isteri;
  h. Perceraian karena Talak;
  i. Gugatan Perceraian;
  j. Penyelesaian Harta Bersama;
  k. Penguasaan Anak;
  l Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya;
  m. Penentuan kewajiban pemberian biaya hidup oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
  n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  o. Putusan tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua;
  p. Pencabutan Kekuasaan Wali;
  q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  r. Penujukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
  t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Waris, meliputi : Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan  seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
3. Wasiat;
4. HIbah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah;
9. Ekonomi Syari'ah, meliputi :
  a. Bank Syari'ah;
  b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
  c. Asurasnsi Syari'ah;
  d. Reasuransi Syari'ah;
  e. Reksadana Syari'ah;
  f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
  g. Sekuritas Syari'ah;
  h. Pembiayaan Syari'ah;
  i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah;
  j. Bisnis Syariah

 

 

Hubungi Kami

Pengadilan  Agama Soreang

Jl. Raya Soreang KM. 16 Pamekaran, Kec. Soreang. Kabupaten Bandung. Jawa Barat 40912

Telepon : (022) 5894106

Email    : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tautan Aplikasi