logo

banner1 Big

banner2 small  

Gugatan Mandiri

 

Penelusuran

Jadwal Sidang

E-Court

Informasi Pengaduan 

banner3 small

Ditulis oleh Achmad Sahuri. Dilihat: 133

Wakil Bupati Bandung Kunjungi PA Soreang, Ada Apa?

wabup bandung 10012022 1Foto: Wakil Bupati Bandung, H. Sahrul Gunawan, S.E., hadir meninjau dan menyapa masyarakat Kabupaten Bandung
yang mengakses keadilan di Pengadilan Agama Soreang

Soreang 10 Januari 2022 – Pengadilan Agama Soreang mendapatkan kunjungan dari Wakil Bupati Kabupaten Bandung, H. Sahrul Gunawan, S.E. pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 9.30 WIB. Kedatangan orang nomor dua di Kabupaten Bandung tersebut disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang, Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., L.L.M.

Sebelum melakukan pertemuan dengan pimpinan PA Soreang, Sahrul Gunawan terlebih dahulu berkeliling kantor Pengadilan Agama Soreang dan menyapa masyarakat pencari keadilan yang telah telah antri dari pagi-pagi untuk mengikuti proses persidangan.

Kepada salah seorang pencari keadilaan dalam perkara perceraian lelaki yang akrab dipanggil Alul tersebut berpesan agar masalah perceraian orang tua jangan sampai membawa dampak buruk bagi anak, “sebisa mungkin masalah orang tua jangan sampai melibatkan anak, juga jangan sampai memperebutkan anak, artinya sebisa mungkin keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak.” tutur Syahrul

Dalam pertemuan dengan pimpinan Pengadilan Agama Soreang, Wakil Bupati mendiskusikan beberapa hal terkait permasalahan sosial masyarakat Kabupaten Bandung khususnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bandung dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Pengadilan Agama Soreang menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Soreang di awal tahun ini telah menerima kurang lebih 293 perkara, meskipun saat ini baru berjalan 6 hari kerja. Hal ini berarti Pengadilan Agama Soreang setiap harinya menerima kurang lebih 50 perkara.  Dr. H. Nasich selanjutnya memaparkan bahwa dalam 2 tahun ke belakang Pengadilan Agama Soreang rata-rata menerima perkara kurang lebih 9000 perkara setiap tahunnya. Dari total 9000 perkara tersebut, 6000-an perkara di antaranya didaftarkan oleh istri dan 1000-an perkara didaftarkan oleh suaminya. Sedangkan sisanya merupakan perkara-perkara di luar cerai gugat dan cerai talak. Adapun terkait faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian bermacam-macam, “penyebab terbanyaknya karena masalah tanggung jawab, lainnya ekonomi, dan masalah lainnya.” Tutur Dr. Nasich

wabup bandung 10012022Foto: Wakil Bupati Bandung, H. Sahrul Gunawan, S.E. berbincang dengan Ketua PA Soreang, Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M., mendiskusikan berbagai permasalahan sosial di Kabupaten Bandung

Dr. Nasich menambahkan meskipun banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang, tidak serta merta perkara yang masuk putus dengan perceraian, karena terhadap perkara yang masuk tersebut selalu diupayakan perdamaian mulai dari penasihatan oleh Majelis Hakim maupun melalui upaya mediasi oleh mediator yang ditunjuk.

“Dalam mediasi dan upaya perdamaian tersebut diupayakan terjadi perdamaian antara para pihak, jika tidak berhasil 100% untuk didamaikan, setidaknya sebagiannya dapat diupayakan perdamaian. Dengan demikian diharapkan dapat mengikis angka perceraian ataupun sengketa yang terjadi”, tambah Dr. Nasich.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kinerja Pengadilan Agama Soreng dalam menyelesaikan sengketa masyarakat Kabupaten Bandung, khusus terkait proses mediasi, Sahrul berharap agar keberhasilan dalam upaya mediasi dapat ditingkatkan sehingga angka perceraian dan sengketa antara para pihak dapat dikurangi.

“Saya berharap sharing semacam ini dapat kita lanjutkan pada kesempatan lain, bisa dalam bentuk bincang santai di rumah dinas wakil bupati, saya harap Ketua PA Soreang berkenan untuk hadir.” tutur Sahrul.

Di akhir pertemuan Ketua Pengadilan Agama Soreang dan Wakil Bupati Bandung sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara Pengadilan dan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang lebih prima dan paripurna. (AS)