logo

banner1 Big

banner2 small  

Gugatan Mandiri

 

Penelusuran

Jadwal Sidang

E-Court

Informasi Pengaduan 

banner3 small

Ditulis oleh Samsul Zakaria. Dilihat: 141

Cegah Kawin Di Bawah Umur, PA Soreang Jalin MoU
Dengan Dinkes Kabupaten Bandung

mou dinkes 1

Soreang | Selasa, 14 Juni 2022

Perubahan batas minimal usia kawin bagi wanita sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa dampak serius. Sebelumnya, di usia 16 tahun wanita sudah diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan. Dengan adanya perubahan dimaksud, wanita baru boleh menikah saat sudah berusia 19 tahun sebagaimana halnya laki-laki.

Norma perubahan batas minimal usia kawin bagi wanita sejatinya untuk membatasi praktik pernikahan dini. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, justru perkara permohonan dispensasi kawin meningkat. Merespon hal tersebut, Pengadilan Agama Soreang mengambil langkah strategis.

Selasa, 14 Juni 2022 menjadi momen yang menandai ikhtiar mulia PA Soreang. Dengan ditantanganinya Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama antara PA Soreang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Sebagaimana tajuk MoU, tujuan kerja sama tersebut adalah dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur.

mou dinkes

Ketua Pengadilan Agama Soreang, Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M., mengatakan bahwa dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur perlu kerjasama dengan lintas instansi. “Hari ini kita sudah berhasil mengeksekusi niatan mulia yaitu kerjasama dengan Dinkes Kabupaten Bandung tentang pencegahan perkawinan di bawah umur,” ujar alumnus doktoral Universitas Islam Omdurman Sudan tersebut.

Dr. Nasich berharap MoU tersebut tidak semata berhenti di tataran hitam di atas putih. “Paling penting adalah implementasi dari poin-poin yang tertulis di MoU ini,” tegasnya. Dengan adanya MoU tersebut, kedepannya PA Soreang akan memberikan surat pengantar untuk merujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat jika ada masyarakat yang mengajukan perkara dispensasi kawin.

Sejalan dengan itu, Dinkes Kabupaten Bandung akan melaksanakan pemeriksaan, memberikan edukasi, dan menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan pihak berperkara laki-laki dan/atau wanita. Surat tersebut sebagai bukti pendukung bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak.

Penting dicatat bahwa MoU dengan Dinkes Kabupaten Bandung ini juga dalam rangka melaksanakan amanah Dirjen Badilag melalui surat Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 perihal Koordinasi dan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan. “MoU ini akan segera kita laporkan ke PTA untuk diteruskan ke Dirjen Badilag,” pungkas Dr. Nasich. (SZ)